Golput di Surabaya Menduduki Peringkat Teratas

[ Rabu, 12 November 2008 ]

MINAT masyarakat Surabaya untuk berpartisipasi dalam putaran kedua pilgub Jatim terbukti rendah. Berdasar hitungan akhir KPU Jatim kemarin (11/11), jumlah golput di kota ini melebihi perolehan suara Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) ataupun Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji). Golput di Surabaya bahkan menduduki peringkat pertama jika dibandingkan dengan wilayah lain.

Secara rinci, penghitungan suara yang berlangsung di Hotel Mercure kemarin menyebutkan bahwa Surabaya masih dikuasai duet Kaji. Mereka berhasil mendapatkan 456.236 suara warga metropolis (52,48 persen suara sah). Sementara itu, duet Karsa hanya bisa meraup simpati 413.065 suara atau sekitar 47,52 persen suara sah.

Jumlah tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil penghitungan beberapa lembaga survei. Misalnya, hasil quick count Lingkaran Survei Indonesia di Surabaya. Dari penghitungan cepat yang mereka lakukan, Kaji unggul karena memperoleh dukungan 52,85 persen, sedangkan Karsa 47,15 persen (beda 0,37 persen).

Penghitungan yang dilakukan desk pilkada pemkot juga nyaris sama. Kala itu mereka menghitung, Kaji memperoleh 454.487 suara (52,17 persen) di Surabaya, sedangkan Karsa 416.650 suara (47,83 persen).

Pemilih Jenuh, Golput pada Pilgub Jatim Putaran Kedua Mencapai 46 Persen

Kenyataan di lapangan, pilgub putaran kedua ini tak semarak putaran pertama Juli lalu. Hal itu bisa dilihat dari tingkat partisipasi publik yang menurun drastis.

Lingkaran Survei Indonesia mencatat angka golput pada pilgub putaran kedua naik dari 38 persen pada putaran pertama menjadi 46 persen. Sementara itu, Lembaga Survei Indonesia mencatat 45,56 persen pemilih ogah datang ke TPS.

Direktur Riset Lingkaran Survei Indonesia Eka Kusmayadi menyatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan angka golput naik. Salah satunya, adanya beberapa pasangan calon yang gugur pada putaran pertama.

Dia menuturkan, ada banyak pemilih fanatik pasangan yang akhirnya memutuskan tidak memilih salah satu di antara kedua pasangan yang bertarung di final. Para pemilih fanatik itu, kata Eka, memutuskan tidak memilih karena kedua calon dianggap tidak seperti yang mereka inginkan.

Hal senada diungkapkan Manajer Riset Lingkaran Survei Indonesia Rudi Ruswadi. Menurut dia, faktor yang memengaruhi kenaikan angka golput adalah kurangnya sosialisasi terhadap pemilih. Hal itu, kata dia, membuat para pemilih merasa cukup memilih pada putaran pertama saja. ”Putaran kedua dianggap kurang penting bagi mereka,” ujarnya.

Dia menuturkan, ada satu lagi kemungkinan penyebab naiknya golput. Yakni, kejenuhan pemilih. Dia menengarai, banyaknya pelaksanaan pemilihan membuat para pemilih semakin enggan. Apalagi, mulai muncul ketidakpercayaan terhadap lembaga pemilihan. ”Tapi, ini masih kemungkinan. Belum melalui penelitian,” katanya.

Awas, Babak Kedua Krisis Global!

Ekonomi global sudah akan pulih 2009? Jangan terlalu yakin dulu! Sejumlah ekonom dunia, termasuk peraih Hadiah Nobel Ekonomi Paul Krugman yang awalnya optimistis ekonomi Amerika serikat tak akan sampai mengalami resesi pun, tak menutup kemungkinan kondisi masih akan memburuk.

Hal ini terutama dikaitkan dengan perkembangan terakhir di negara berkembang, di mana dampak krisis global telah menyeret perekonomian dalam krisis nilai tukar yang berpotensi berkembang menjadi krisis mata uang terbesar yang pernah ada (istilah Krugman the mother of all currency crisis).

Di Eropa Timur, dampak krisis global mengakibatkan resesi di sejumlah negara. Rontoknya nilai tukar akibat penarikan dana oleh investor, yang dibarengi dengan anjloknya penerimaan ekspor dan tingginya inflasi, memunculkan risiko kebangkrutan seluruh ekonomi Eropa Timur.

Sejauh ini, sudah enam negara di Eropa Timur yang meminta uluran tangan Dana Moneter Internasional, yakni Hongaria, Eslandia, Rusia, Ukraina, Turki, dan Belarus. Nasib sama dialami emerging market di Amerika Latin, dengan Argentina berpotensi terpuruk dalam krisis utang lagi. Di Asia, baru Pakistan yang mengajukan permintaan dana darurat dari IMF.

Krugman dan analis valas di Morgan Stanley, Stephen Jen, mencemaskan akan terjadinya kejatuhan tajam (hard landing) nilai aset-aset dan perekonomian emerging markets dan ini berpotensi menjadi pemicu (episentrum) krisis global baru (setelah krisis finansial AS) dalam beberapa bulan mendatang. Dampak krisis ini juga akan sangat memukul negara maju dan perekonomian global.

”Ini ibarat pemerintah bertempur dalam peperangan yang tak mungkin mereka menangi. Pengambil kebijakan di kawasan (Eropa Timur) dihadapkan pada situasi seperti Asia tahun 1997 dan Nordik tahun 1997, usaha gagah berani, tetapi hampir tak ada efeknya,” ujar spesialis emerging market Danske Bank, Lars Christensen, mengenai langkah yang ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan rupiah, perbankan, dan ekonomi.

Memahami Akar Gejolak Bursa dari Short Selling

JAKARTA — Bayangkan anda pemilik perusahaan sehat yang menerbitkan 30 persen sahamnya di pasar modal.Proses produksi perusahaan anda bekerja normal, tiap tahun laba tumbuh, likuiditas tidak bermasalah sehingga tak pernah kesulitan membayar gaji karyawan atau belanja perusahaan.Tetapi tiba-tiba aset perusahaan jatuh tertimpa amblasnya harga 30 persen saham di bursa setelah investor melepasnya tanpa mengindahkan baiknya fundamental perusahaan anda.

Bagaimana perasaan anda? Tidak adil bukan? Tetapi ini yang terjadi pada pasar modal global di mana General Motors, Morgan Stanley dan banyak perusahaan sehat di AS dan Eropa mengalami erosi aset padahal tak ada yang salah dalam fundamental mereka.Mereka adalah korban dari kekalutan berbalut keserakahan yang disebarkan para pengail untung di pasar modal yang mencampakkan fundamental emiten, diantaranya lewat pola “short selling.”

Dampak Krisis, Anggaran Terpangkas Rp 14 Triliun

JAKARTA – Krisis keuangan global mulai mengancam anggaran Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Yang paling gres, anggaran pendidikan 2009 yang dipatok 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terancam dipotong Rp 14 triliun. Sebab, terjadi defisit anggaran akibat krisis keuangan global.

Bukan hanya Depdiknas, kementerian atau lembaga lain akan mengalami hal yang sama. ”Rencananya, semua anggaran kementerian lembaga dipotong sekitar 20 persen. Jadi, anggaran Depdiknas yang sebelumnya sekitar Rp 75 triliun akan dipotong Rp 14 triliun dan menjadi hanya Rp 61 triliun,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Heri Akhmadi di Jakarta kemarin (20/10).

Pemerintah Terbitkan Perppu Jaring Pengaman Sistem Keuangan

JAKARTA – Langkah pemerintah mengantisipasi dampak krisis finansial global kian mantap. Hanya dalam tempo empat hari, tiga peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait penanganan krisis telah terbit.

Kemarin (16/10) pemerintah mengumumkan penerbitan Perppu Nomor 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Sebelumnya, Senin (13/10) lalu, pemerintah menerbitkan Perppu UU BI dan Perppu LPS. Pemerintah juga membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggota Menkeu dan Gubernur BI.

Namun, Plt Menko Perekonomian yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah penerbitan perppu tersebut mencerminkan pemerintah sedang panik. “Penerbitan perppu ini bukan berarti pemerintah menyatakan keadaan sudah krisis,” ujar Menkeu di kantornya kemarin.

Nilai Saham Dunia Turun Terus

Saham di seluruh dunia turun terus, dengan saham di Eropa anjlok di awal perdagangan sementara di Asia juga turun tajam.

Indeks FTSE 100 di London merosot 5,4% pada level 4.077. Bursa langsung turun 9,8% pada pembukaan pasar ke posisi 3.887, di bawah tingkat 4.000 untuk pertama kalinya dalam lima tahun.

Penurunan serupa terjadi di negara-negara Eropa lainnya, dengan indeks Cac di Paris turun 6,2% sementara Dax di Jerman anjlok 8,2%.

Di Rusia, regulator menghentikan perdagangan saham dan kembali menutup bursa karena gejolak yang terlalu besar.

Meskin pemerintah beberapa negara Barat sudah memotong tingkat suku bunga sebesar 0,5% dan menyuntikkan dana segar ke sektor keuangan, para investor tetap khawatir krisis keuangan akan memicu resesi di seluruh dunia.

BI Siapkan Likuiditas Darurat

Aset Properti Bisa Menjadi Jaminan

JAKARTA – Berbagai langkah terus diambil pemerintah untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis finansial global. Kini pemerintah segera mengubah UU Bank Indonesia (BI) melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Aturan darurat ini melengkapi perpu lain yang segera diajukan. Yakni revisi UU Lembaga Penjamin Simpanan dan Perpu Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK).

Perubahan utama dalam Perpu Amandemen UU BI menyangkut kondisi yang memungkinkan bank sentral memberikan suntikan likuiditas kepada perbankan secara lebih longgar. Relaksasi menyangkut agunan yang menjadi jaminan bank, dari semula menggunakan aset berkualitas yang mudah dicairkan menjadi bisa dengan aset berkualitas lainnya.